Baru-baru ini, pemerintah Kenya menyatakan harapannya untuk menarik perusahaan internasional untuk mengambil alih pengelolaan dan pengoperasian dua pelabuhan utama dan zona ekonomi khusus logistik yang penting guna meningkatkan efisiensi dan daya saing fasilitas tersebut.
Otoritas Pelabuhan Kenya (KPA) menyatakan ingin mencari perusahaan multinasional untuk bekerja sama dengan perusahaan Kenya dan mengambil alih pengoperasian sebagian Pelabuhan Lamu dan Pelabuhan Mombasa serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lamu. Pihaknya sudah mengeluarkan tender.
Tender ini merupakan indikasi paling jelas dari tekad Presiden William Ruto dan pemerintah saat ini untuk memprivatisasi pengoperasian pelabuhan. Namun langkah tersebut menimbulkan perpecahan dan seringkali kontroversial, dengan upaya serupa di masa lalu terhenti karena adanya penolakan dari para politisi dan pekerja pelabuhan serta tuduhan korupsi dan penyimpangan.
Baru tahun lalu, operator pelabuhan global DP World terlibat dalam kontroversi privatisasi pelabuhan, dimana para politisi mengatakan bahwa perusahaan tersebut secara diam-diam telah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah sebelumnya untuk mengambil alih pengoperasian, pengembangan, pembangunan kembali dan pengelolaan semua pelabuhan strategis utama negara tersebut.
KPA berharap proses privatisasi pelabuhan akan mendukung kegiatan ekonomi senilai $10 miliar.
Menyadari bahwa Pelabuhan Lamu, yang belum dimanfaatkan secara optimal, masih tertinggal sejak dioperasikan pada Mei 2021, KPA membayangkan model konsesi pemilik di mana investor swasta akan bertanggung jawab penuh untuk menangani terminal tersebut selama 25 tahun. Operator akan membayar biaya tetap dan variabel yang disepakati oleh KPA.
Model yang sama diadopsi di Terminal Peti Kemas 1 Pelabuhan Mombasa, yang saat ini memiliki tempat berlabuh 16, 17, 18 dan 19 dan merupakan terminal yang didedikasikan untuk penanganan peti kemas. Investor swasta akan memiliki kendali penuh atas fasilitas tersebut selama masa konsesi 25 tahun namun akan diharuskan membayar biaya tetap dan berharga kepada KPA.
Untuk dermaga 11-14 Pelabuhan Mombasa, pihak berwenang memilih untuk merancang, membangun, membiayai, mengoperasikan dan memelihara (DBFOM) struktur untuk meningkatkan terminal ke standar internasional. Fasilitas ini dikembangkan pada tahun 1967 untuk beroperasi sebagai tempat berlabuh serbaguna dan memerlukan penguatan, pelurusan, dan pendalaman.
Dalam kasus Pelabuhan Lamu, KPA menginginkan investor swasta mengambil alih pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terletak di sebelah barat pelabuhan, yang dikenal sebagai lokasi ideal untuk pergudangan dan kegiatan industri ringan.
